Tasikmalaya, kamarang.id | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peradaban Demokrasi Indonesia (PADI), kembali menggelar audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya, terkait kemiskinan di Kota Tasikmalaya.
Ketua LSM PADI, Iwan Restiawan, menyoroti persoalan serius kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang dinilai belum menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap sekitar delapan ribu jiwa warga miskin di kota tersebut. Pada aksi tersebut, Iwan mengatakan, aspirasi mereka, termasuk data kemiskinan yang tinggi, telah disambut baik oleh Ketua DPRD dan Dinas Sosial.
Langkah konkretnya, LSM PADI akan melakukan inspeksi langsung ke setiap kelurahan minggu depan untuk melihat kondisi nyata di lapangan.
Menurut Iwan, penanganan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada wali kota atau wakil wali kota.
Ia menegaskan bahwa kegagalan program 100 hari kerja sebelumnya harus menjadi tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat sipil.
“Kami menilai, fungsi kontrol sosial DPRD dan instansi seperti Bappenda harus lebih peka,”ungkap Iwan. Jumat 04 Juli 2025, usai audensi di Gedung Bamus DPRD Kota Tasikmalaya.
Ia bahkan blak-blakan menyatakan bahwa harapan terhadap wali kota dalam menuntaskan kemiskinan saat ini sangat kecil, sehingga rakyat harus ikut mengambil bagian.
DPRD : Bantuan Tidak Tepat
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Hilman, mengapresiasi inisiatif LSM PADI. Ia sepakat bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial instan, melainkan memerlukan program berkelanjutan yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara permanen.
Hilman juga mengungkapkan bahwa inspeksi lapangan yang akan dilakukan akan fokus pada validasi dan akurasi data penerima bantuan sosial.
Ia mengakui bahwa“masalah klasik” bantuan tidak tepat sasaran masih sering terjadi, di mana banyak penerima tidak memenuhi kriteria sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.
“Bahkan muncul pola pikir bahwa bantuan itu dianggap rezeki ‘numpang lewat’ sehingga tidak ada rasa tanggung jawab sosial,” tambahnya.
Hilman menduga lemahnya akurasi data penerima bantuan sosial disebabkan oleh sistem pendataan yang belum optimal.
Ia berharap ke depan, Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat mengembangkan kebijakan berbasis kearifan lokal, seperti program sekolah rakyat atau pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, sebagai solusi jangka panjang.
“Di pemerintah daerah harus lebih hadir dan solutif, harus ada kebijakan lokal yang bisa mendukung hal tersebut,”tutupnya. (***)
