Tasikmalaya, kamarang.id | Rotasi-mutasi pejabat eselon II Pemkot Tasikmalaya pada 11 Agustus 2025 disajikan sebagai langkah penyegaran birokrasi.
Namun, di balik deretan nama yang dilantik, publik menemukan ironi: wajah-wajah lama berganti kursi, tapi setengah meja pimpinan OPD strategis dibiarkan kosong.
Delapan OPD vital—mulai dari Dinkes, Diskominfo, Disdukcapil, hingga Inspektorat—kini tanpa kepala definitif.
Sementara itu, kursi yang diisi pun banyak yang sekadar bertukar tempat di lingkaran yang sama. Figur baru dengan gagasan segar dan keberanian memutus pola lama? Masih jadi rumor, bukan realita.
Kekosongan jabatan di OPD strategis bukan sekadar “nanti juga terisi.”
Ia berdampak langsung: layanan publik bisa tersendat, pengawasan internal lumpuh, hingga kebijakan penting tertunda karena Plt hanya memegang kewenangan setengah hati.
“Hukum memang memberi batas, dan batas itu kini menjadi pagar yang membatasi langkah,” terang Irwan Supriadi Iwok dari SIPATUTAT.
Menurutnya, Enam bulan pertama adalah masa emas untuk menunjukkan arah kepemimpinan. Tapi jika separuh kursi dibiarkan kosong, publik justru membaca pesan yang keliru:
“Bukan “ini tim yang siap bekerja,” melainkan “tim ini masih sibuk menunggu daftar hadir lengkap.” tambahnya.
SIPATUTAT mengingatkan, rotasi-mutasi bukan ajang seremonial atau lomba tukar kursi. Ia adalah kesempatan langka untuk menata ulang birokrasi secara transparan, profesional, dan berbasis meritokrasi.
Irwan mengatakan, menunda pengisian jabatan strategis sama artinya membiarkan kapal pemerintahan berlayar dengan separuh kemudi dan berharap ombak akan membawa kapal ke dermaga tujuan.
“Jika ini dianggap strategi, maka rakyat berhak bertanya: ini kapal pemerintahan atau sekadar panggung pertunjukan yang aktornya sedang latihan tanpa naskah?,” tandasnya penuh tanya. ***
