Tasikmalaya, kamarang.id | Solidaritas Masyarakat Buruh Tani (Sambut), menyoroti pelantikan DPC HKTI Kota Tasikmalaya baru baru ini.
Irwan Supriadi Iwok, ketua Sambut pelantikan DPC HKTI Kota Tasikmalaya ditengah pusaran dualisme organisasi saatnya untuk berpihak pada petani, bukan sekedar berposisi.
Menurutnya, Pelantikan Pengurus DPC HKTI Kota Tasikmalaya periode 2025–2029 oleh Sekretaris Umum HKTI Jawa Barat, H. Yayat S Andhie, tentu menjadi catatan penting di tengah pusaran dualisme organisasi.
Irwan mengatakan, masyarakat tani tak boleh sekadar terpukau oleh panggung formalitas, tetapi harus bertanya lebih dalam: apakah pelantikan ini sungguh akan membela kepentingan petani, atau justru menutupi wajah asli kekuasaan yang makin permisif terhadap penghancuran lahan?
Menurut Irwan Teguran Yayat kepada Walikota Tasikmalaya agar tidak sembrono memberi izin alih fungsi lahan patut diapresiasi.
“Tapi di tengah kenyataan bahwa ratusan hektare sawah produktif di kota ini telah berganti rupa menjadi beton dan aspal, maka pernyataan tersebut baru bisa disebut serius jika dibarengi langkah politik yang nyata: mendorong revisi kebijakan, mendesak moratorium alih fungsi, dan mengadvokasi Perda LP2B yang benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar dipajang,” diungkapnya kepada media, Minggu 22 Juni 2025.
“Kita menyimak Gilman Mawardi menyebut HKTI sebagai rumah perjuangan petani. Namun publik berhak berharap lebih: bukan hanya rumah, tapi juga benteng yang kokoh menolak dominasi pasar atas tanah pertanian, menolak politik perizinan yang transaksional, dan menolak diam saat petani kian tersingkir. Rumah perjuangan bukan tempat nyaman elite, tapi ruang perlawanan yang berpihak,” tambahnya.
Irwan mengungkapkan, Kota Tasikmalaya tidak kekurangan narasi. Semua sudah mendengar istilah“agro industri”, “pentahelix”, “urban farming”, dan sebagainya.
“Tapi mari jujur, di balik kata-kata indah itu, fakta di lapangan menunjukkan degradasi ekologi dan marginalisasi petani. Lahan menyusut, regenerasi petani macet, dan harga komoditas tetap tidak memihak kepada mereka yang mengolah tanah,” katanya.
Lebih lanjut, Irwan mengatakan, Jika HKTI benar ingin menjadi mitra strategis pemerintah, maka yang dibutuhkan bukan sekadar kolaborasi administratif. Yang dibutuhkan adalah kemampuan menyuarakan kebenaran meski berhadapan dengan kekuasaan. Karena loyalitas pertama organisasi petani seharusnya bukan pada jabatan atau struktur, melainkan pada tanah yang kini semakin sempit, dan pada petani yang terus dirugikan.
“Kita tidak anti pelantikan. Tapi kita menuntut pelantikan ini menghasilkan perubahan. Jika tidak, maka HKTI hanya akan menjadi simbol kosong — sekadar bayang-bayang kuasa yang jauh dari denyut perjuangan rakyat tani. Saatnya berhenti berposisi, dan mulai berpihak,” tutupnya. (Al)
