Tasikmalaya, kamarang.id | Setiap bulan, pemerintah pusat rutin menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama seluruh kepala daerah. Begitu pula pada Senin, 7 Juli 2025 lalu, Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mengikuti rapat virtual yang disebut-sebut sebagai upaya penguatan sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga.
Namun, pertanyaan yang tak kunjung dijawab adalah: sejauh mana efektivitas forum-forum seremonial ini terhadap harga riil yang dirasakan rakyat?
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat inflasi Kota Tasikmalaya per Juni 2025 mencapai 3,12% (yoy), naik dari posisi Mei sebesar 2,86%. Kenaikan ini bukan sekadar angka, melainkan alarm bagi kondisi dapur rakyat.
Komoditas penyumbang utama adalah beras, cabai merah, dan bawang merah—tiga bahan pokok yang seharusnya sudah bisa diantisipasi melalui pola musim dan distribusi.
Jika pola kenaikan sudah berulang, pertanyaannya bukan lagi apa penyebab inflasi, tapi mengapa pemerintah belum mampu menanggulanginya?
Dari Forum ke Lapangan: Jarak yang Tak Pernah Dijembatani
Pemerintah Kota dalam berbagai pernyataannya menyampaikan akan menggelar operasi pasar murah, memperkuat cadangan pangan daerah, dan mengawasi distribusi.
Ini langkah yang baik, tetapi terlalu normatif dan reaktif. Apa yang baru dari pernyataan ini dibanding tahun lalu, atau bahkan lima tahun lalu?
Inflasi tidak bisa dikendalikan dengan pola kerja “menunggu arahan pusat”. Butuh respons daerah yang otonom, berbasis data lokal, dan ditunjang oleh infrastruktur kebijakan yang konkret.
Ketahanan pangan dan pengendalian harga bukanlah hasil dari rapat, melainkan dari keberanian mengeksekusi langkah di lapangan.
Transparansi dan Intervensi, Bukan Sekadar Komitmen
Dalam forum nasional, sering terdengar istilah “komitmen daerah”, “sinkronisasi pusat-daerah”, dan “responsif terhadap harga”. Namun publik tidak pernah mendapat penjelasan detail:
• Berapa besar stok cadangan pangan daerah yang tersedia saat ini?
• Apa saja indikator pengendalian inflasi daerah yang dipakai TPID?
• Sejauh mana alokasi APBD digunakan untuk menjamin pasokan bahan pokok?
Tanpa transparansi, publik akan terus menilai bahwa rapat hanyalah formalitas administratif, bukan arena solusi nyata.
Padahal rakyat tidak peduli seberapa sering pejabat hadir dalam rakor, mereka hanya peduli apakah harga minyak goreng bisa turun, atau harga cabai bisa stabil.
Butuh Reformasi Tata Kelola Pangan Daerah
Sumber utama inflasi di Tasikmalaya adalah pangan. Maka solusinya pun harus bersumber dari penguatan sektor pangan lokal. Ini mencakup:
• Perbaikan akses distribusi dari sentra produksi ke pasar.
• Kontrol terhadap tengkulak dan spekulan yang memainkan harga.
• Penguatan koperasi petani dan UMKM pangan lokal.
• Peningkatan fungsi pasar induk dan sistem informasi harga.
Di sinilah sebenarnya peran pemerintah daerah sangat strategis. Bukan hanya menjadi penerima arahan pusat, tetapi tampil sebagai aktor pengendali harga di wilayah masing-masing.
Rakyat Butuh Bukti, Bukan Sekadar Hadir
Inflasi tidak akan terkendali hanya dengan kehadiran pejabat dalam rapat. Ia membutuhkan keberanian mengambil keputusan yang kadang tidak populer, seperti membatasi permainan kartel, membenahi rantai pasok, dan membuka data distribusi kepada publik.
Pemerintah daerah harus menyadari bahwa rapat hanyalah sarana konsolidasi. Yang dibutuhkan rakyat adalah aksi nyata, bukan notulen rapat. Maka jika pengendalian inflasi ingin berhasil, mulailah dari lapangan, bukan dari layar rapat virtual.
Oleh: Irwan Supriadi Iwok
Koordinator Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (PEMANTIK)
