Tasikmalaya, kamarang.id | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tasikmalaya kembali menuai kritik tajam. Kali ini, sorotan datang dari Ketua Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tasikmalaya (GMKT), M. Rizky Firmansyah atau yang akrab disapa Rizky.
Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut tidak bisa dianggap remeh, bahkan sebagian dinilai sudah mengarah pada indikasi pelanggaran hukum yang perlu ditangani aparat penegak hukum (APH).
Rizky mengungkapkan, GMKT menerima banyak laporan dari berbagai sekolah di Kabupaten Tasikmalaya terkait implementasi program MBG.
Dari hasil pengumpulan informasi tersebut, ditemukan sejumlah masalah yang dinilai cukup serius dan merugikan berbagai pihak.
Salah satu masalah yang paling banyak dikeluhkan adalah jadwal distribusi makanan yang kerap tidak tepat waktu.
Laporan menyebutkan, makanan sering kali datang saat jam pelajaran berlangsung, bukan pada jam istirahat seperti seharusnya.
Kondisi ini menyebabkan waktu belajar siswa terpotong dan mengganggu proses belajar mengajar.
Tidak hanya itu, para guru pun ikut terbebani karena harus membantu proses distribusi dari mobil MBG ke ruang kelas.
“Padahal tugas guru itu sudah sangat padat. Tidak semestinya mereka harus menambah beban dengan mengurusi distribusi MBG,” ujar Rizky.
Selain itu juga, Keluhan lain yang mencuat berkaitan dengan kualitas menu yang dibagikan. Sejumlah guru dan orang tua menilai porsi maupun variasi makanan terkesan seadanya dan tidak sesuai dengan nilai anggaran MBG yang seharusnya.
“Ini sudah masuk ranah serius. Jika menu yang dibagikan tidak sesuai standar anggaran, berarti ada indikasi masalah hukum. Hal ini harus diawasi dan ditindaklanjuti oleh APH,” tegas Rizky.
GMKT juga menerima laporan bahwa distribusi MBG di sejumlah sekolah tiba sangat terlambat, bahkan ada yang baru datang menjelang pukul 15.00.
Pada waktu tersebut, sebagian besar siswa sudah pulang sehingga makanan tidak tersalurkan dan akhirnya terbuang percuma.
Selain itu, kualitas rasa yang dinilai kurang enak membuat banyak siswa tidak menghabiskan jatahnya, menyebabkan penumpukan sisa makanan dan pemborosan anggaran.
Melihat banyaknya persoalan yang muncul, GMKT menilai pemerintah dan pihak terkait tidak boleh membiarkan masalah ini terus berlarut.
Rizky menyebut, pihaknya saat ini sedang menyusun bukti berdasarkan laporan yang masuk untuk kemudian dibawa ke aparat penegak hukum.
“Kami tidak ingin program ini hanya menjadi proyek asal jalan. GMKT mendukung penuh tujuan mulia pemerintah dalam meningkatkan gizi siswa, tetapi pelaksanaannya harus sesuai aturan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Rizky juga menegaskan bahwa dugaan penyimpangan dalam program MBG harus segera ditindaklanjuti.
“APH jangan diam saja. Kalau ada dugaan penyimpangan, harus ditindak. Ini menyangkut hak anak-anak didik kita dan uang negara,” pungkasnya. (Boy)
