Tasikmalaya, kamarang.id | Ketua Umum Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI KLHI), Mugni Anwari Titirloloby, menyoroti kebijakan wali Kota Tasikmalaya terkait rotasi mutasi beberapa waktu lalu.
Mughni menduga ada praktik transaksional dalam rutasi mutasi tersebut.
“Ini diindikasikan ada proses transaksional dalam proses rotasi mutasi oleh walikota,” kata Mughni kepada media, Rabu 13 Agustus 2025.
Menurutnya kekosongan beberapa dinas strategis tidak bisa dan tidak boleh di biarkan karena menyangkut pelayanan langsung ke masyarakat.
“Dinas strategis tidak boleh itu dikosongkan, karena merupakan dinas yang vital dalam hal pelayanan,” terangnya.
Mugni menyebut, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan hidup yang memiliki peran strategis dalam hal pelayanan seharusnya langsung diisi oleh kepala dinas yang definitif bukan PLT.
“Terutama dinas lingkungan hidup. Karena saya sebagai pemerhati lingkungan, saya melihat dinas tersebut perlu pimpinan karena memiliki kebijakan yang harus melayani masyarakat,” terangnya.
Menurutnya bagaimana pelayanan bisa maskimal jika tidak punya pimpinan. “Ada kadisnya saja tidak maksimal, apalagi tidak ada,” tuturnya.
Seperti diketahui, Pemkot Tasikmalaya melakukan pergeseran terhadap 11 pejabat eselon 2. Dari rotasi mutasi tersebut, sebagian dinas mengalami kekosongan kursi pimpinan termasuk DLH, Dinkes, Disdukcapil dan Satpol PP. (***)
