Tasikmalaya, intiraya.com | DPRD Kota Tasikmalaya akan memanggil pansel pendamping kelurahan di Kota Tasikmalaya secepatnya.
Hal tersebut menyusul adanya laporan beberapa orang partai lolos seleksi administrasi jadi pendamping kelurahan, yang disinyalir sarat kepentingan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Asep Endang M Syam SH., MH. mengatakan, pada prinsipnya, seleksi pendamping Dana kelurahan diharapkan bisa menghasilkan pendamping yang profesional punya integritas dan berkualitas.
Oleh sebab itu, sangat disayangkan ketika proses seleksi tersebut dicederai oleh muatan politis yang diduga akan mengakomodir para Tim Sukses di Pemilihan Kepala daerah lalu.
“Pemerintah Kota Tasikmalaya ini akan memilih para profesional di bidang pendamping dana kelurahan, apabila diawal seleksi sudah ada muatan politis ini tidak akan menghasilkan profesional yang memiliki integritas,” kata Asep Endang M Syam SH., MH. Kepada wartawan, sabtu 26 April 2025.
Dirinya menyayangkan bila proses tersebut terdegradasi oleh muatan kebijakan politik sektoral yang hanya jadi benalu terhadap kesehatan kelurahan.
“Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya akan mencoba berembuk secara internal, untuk meminta klarifikasi kepada panitia seleksi Mengenai juklak juknis dan sandaran regulasi Pembentukan Panitia seleksi,” ucapnya.
Karena dikhawatirkan bila terjadi Indikasi kentalnya pengaruh politik dalam proses Seleksi tersebut, akan merusak tatanan sosial politik dan memicu kesenjangan.
“Sebab, telah mengenyampingkan profesionalitas, dan hanya mengedepankan interest kelompok semata. Yakni menguatkan kelompok suksesi jabatan yang bisa mencemari lingkungan kelurahan,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Partai Demokrat Kota Tasikmalaya menilai dengan diloloskannya para politisi yang ikut seleksi Pendamping dana kelurahan tersebut mencerminkan ketidakdewasaan berpolitik.
Bahkan nama nama yang diumumkan hasil CAT untuk formasi KORKOT dan Askot tercantum nama nama yang tidak asing di para politisi.
“Entah disengaja atau tidak, saya menilai dengan diloloskannya para politisi tersebut mencerminkan ketidakdewasaan berpolitik selain saya pandang akan berpotensi mencederai etika politik,” kata Irfan Ramdhani.
Dirinya berharap panitia seleksi lebih menilai dari beberapa faktor dengan tidak mengundang kegaduhan.
“Kalaupun ada Deal deal politik pasca pilkada atau pileg jangan diranah yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya (***)
